Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bekasi : Akta Perdamaian Nomor 367/Pdt.G/2016/PN.Bks)

MEDIASI

Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Tinjauan Yuridis Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Kredit Dalam Menghadapi Pihak Ketiga (DebtCollector) Dari Pihak Bank (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192K/Pdt/2012)

KARTU KREDIT

Penggunaan DebtCollector - Kredit Ber-Masalah

Perlindungan Hukum Pemegang Merek Dalam Proses Pendaftaran Di Indonesia

MEREK

Merek - Pendaftaran Merek - HaKI

Akibat hukum WanPrestasi Terhadap Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2662K/Pdt/2014)

WANPRESTASI

WanPrestasi - Akta - PPJB

Kewenangan Pengadilan Dalam Menetapkan Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Bernomor 21/PUU-XII/2014 (Studi Kasus No 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel)

KEWENANGAN PENGADILAN

Ruang Lingkup PraPeradilan Dalam Penetapan Tersangka

Tanggung Jawab Perusahaan Ojek OnLine Terhadap Pengemudinya Apabila Terjadi Kecelakaan

OJEK ONLINE

Perlindungan Atas Kecelakaan Ojek OnLine

Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketenagakerjaan Di Perusahaan Swasta

KETENAGAKERJAAN

Grand Aquila Bandung - Tenaga Kerja - Direksi - Upah

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Taksi Berbasis OnLine Suatu Perbandingan Dengan Taksi Konvensional

TAKSI

Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Taksi Berbasis OnLine

Sanksi Pidana Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Korban

LALU LINTAS

Penjatuhan Pidana Bersyarat

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Dalam Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Kasus Putusan Nomor 592/Pid.B/2013/PN.Smg)

BEA DAN CUKAI

Kewenangan - Penyidik - PPNS - Kepabeanan

Tindak Pidana Penipu Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut (Suatu Analisa Putusan Nomor 85/Pid/2011/PT.Yogyakarta)

PENIPU

Tindak Pidana Penipuan

Perlindungan Hukum Dan Pemberdayaan Terhadap Nelayan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam

NELAYAN

Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Nelayan