Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Daerah

Untuk mengetahui secara mendalam mengenai kepegawaian di daerah pasca dikeluarkannya UU ttg pemerintahan daerah. # Bantuan dari BPHN-Jakarta #

Pengkajian Hukum Tentang Bentuk-Bentuk Peraturan Perundang-Undangan Kaitannya Dengan Penafsiran Otonomi Daerah

Penerbitan ini untuk menambah literatur bidang hukum di Indonesia dan mengingat kandungan isinya yg dpt dijadikan masukan dlm rangka perencanaan pembangunan sistem dan politik hukum di Indonesia.

Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan (UU Nomor 7 Tahun 1992 Jo UU Nomor 10 Tahun 1998)

Perbankan

Penerbitan ini untuk menambah informasi hukum perbankan. Krisis perbankan di Indonesia bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga dipengaruhi belum terlaksananya good corporate gov
Selengkapnya...

Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengaturan Perbankan Syariah Di Indonesia

Perbankan Syariah

Untuk mengetahui secara mendalam karakteristik bank syariah berikut pengaturannya dan menambah referensi buku bidang hukum di Indonesia.

Penyelesaian Sengketa-Sengketa Di Bidang Pertambangan

jml; 1 eks # Bantuan BPHN-Jakarta #

Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Pengembangan Masyarakat (Community Development) Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan

jml; 1 eks # Bantuan BPHN-Jakarta #

Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan Di Bidang Pertambangan

jml; 1 eks # Bantuan BPHN-Jakarta #

Pemiliham Kepala Daerah

*) Pengkajian Hukum ; untuk menambah khazanah informasi hukum ttg PILKADA, yang dikenal sejak Juni 2005.

Aspek Hukum WAKAF UANG

*) Pengkajian Hukum. Untuk menambah khazanah informasi hukum mengenai WAKAF UANG UU No.41 thn 2004 ttg WAKAF, wakaf uang secara khusus diatur pada bagian kesepuluh dengan judul "Wakaf Benda Bergerak U
Selengkapnya...

Penegakan Hukum Terhadap Insider Trading Di Pasar Modal Dan Upaya Perlindungan Terhadap Investor

Insider Trading

Penerbitan ini untuk menambah koleksi dan juga upaya untuk memberikan rasa aman kepada investor dlm melakukan investasi di pasar modal Indonesia. UU No.8 thn 1985 tentang Pasar Modal.

Efektivitas Undang-Undang MONEY LAUNDERING

Penelitian Hukum. Untuk menambah sumber informasi hukum money laundering.

EU Convention On Cybercrime Dikaitkan Dengan Upaya Regulasi Tindak Pidana Teknologi Informasi

Mengkaji dasar penggunaan hukum pidana penanggulangan cyber crime serta merumuskan bentuk-bentuk cyber crime yang konsisten dan harmonis dengan instrumen hukum internasional khususnya EU Convention On
Selengkapnya...