Sebanyak 5 item atau buku ditemukan

Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR RI - Edisi Revisi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR RI

Buku Panduan Pemasyarakatan UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI disusun untuk memberikan panduan kepada masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dengan materi UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR sehingga dapat memahaminya secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan sejarah, latar belakang dan proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 dan peninjauan terhadap Ketetapan MPRS/MPR sesuai Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetpan MPR RI tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.

Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI: Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 serta Ketetapan MPR RI, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika - Edisi Revisi

Empat Pilar MPR RI

Buku bahan tayang materi sosialisasi empat pilar MPR RI yang berisi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara adalah alat bantu bagi para narasumber sosialisasi dalam menyampaikan materi sosialisasi empat pilar MPR RI.

Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI: Pancasila Sebagai Dasar Negara, UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI Sebagai Bentuk Negara, Bhineka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara

Empat Pilar MPR RI

Penerbitan buku materi sosialisasi empat pilar MPR RI merupakan upaya strategis dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat tentang sejarah, tantangan dan perkembangan, serta aktualisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003

Ketetapan MPRS/MPR RI yang masih berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan, harus terus dimasyarakatkan mengingat materi Ketetapan MPRS/MPR RI tersebut mengatur hal yang sangat strategis dan fundamental bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia, antara lain terkait dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham ajaran komunis/marxisme-leninisme (Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966), politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi (Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998), penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN (Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998), pemantapan persatuan dan kesatuan nasional (Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000), etika kehidupan berbangsa (Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001) dan visi Indonesia masa depan (Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000), serta Ketetapan MPR penting lainnya.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemasyarakatan empat pilar MPR RI sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang MD3, maka MPR menerbitkan buku UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri dari naskah asli dan naskah perubahan UUD NRI Tahun 1945 dalam satu susunan UUD NRI Tahun 1945, sebagai konsekwensi terhadap perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang dilakukan secara adendum.