Detail Cantuman

Advanced Search
Image of Kewenangan Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Ditinjau Dari Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 p/Hum/2018)

Karya Ilmiah Mahasiswa

Kewenangan Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Ditinjau Dari Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 p/Hum/2018)


Tidak Tersedia Deskripsi


Ketersediaan

SFH4020c140.20 MUS kMy Library (Rakskripsihukum)Tersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
40.20 MUS k
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana : Jakarta.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
40.20
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
skripsi hukum tata negara 2020
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi

DETAIL CANTUMAN

Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this