Kekerasan struktural tercipta karena pelaku sebagai pihak yang memiliki kekuasaan yang digunakan dengan cara menggerakan orang lain yang dibawah kekuasaanya untuk memenuhi kepentingan yang salah satunya adalah kepentingan ekonomi.Dalam kasus ini para pelaku yaitu seorang kepala desa dan ketua LMDH yang seharusnya menjadi aparat untuk memecahkan konflik antara penambang dengan petani bukan menjadi pihak yang pro terhadap tambang illegal dan sekaligus memiliki kepentingan yang bersifat ekonomi serta memerintahkan kepada orang-orang yang berada dibawah kekuasaanya untuk melaksanakan kekerasan struktural terhadap korban yang dianggap menghalangi kepentingan tersangka. Kekerasan terstruktur bisa dicegah dengan cara melakukan penegakan hukum, pendidikan anti kekerasan dan upaya pemerintah dan masyarakat.