Dalam kegiatan menebang hutan, hasil tersebut biasanya di perjual/belikan baik kepada perorangan ataupun korporasi tanpa adanya izin berupa SKSHHK dari perhutani, pada prakteknya masih terdapat pelanggaran mengenai izin dalam penebangan dan pemungutan hasil hutan, yang menyebabkan rusaknya lingkungan dan hilangnya fungsi hutan secara optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder yang didasarkan pada studi kasus putusan nomor 151/Pid.B/LH/2018/Pn.Plg.