Penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum di sini tidak lain ialah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Menurut Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti, menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diumpamakan menarik garis lurus antara dua titik. Penelitian ini menganalisis tentang pembuktian pelaku tindak pidana pencurian data (phising). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilaksanakan di Polda Metro Jaya dengan sumber data yang terdiri dari data primer berupa data yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa wawancara langsung dari responden selain wawancara terstruktur penelitian ini didasarkan atas data sekunder yang menelaah bahan kepustakaan yang didasarkan pada studi Putusan Nomor 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr. Selain itu dalam penelitian ini juga akan mengkaji dan menganalisis bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr. sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dalam putusan dikenakan hukuman dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Tetapi Hakim dalam menjatuhkan putusan menerapkan Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang mana ancaman hukumannya tidak sesuai dengan undang-undang.