(E) Pembangunan nasional sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan tujuan nasional, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional tersebut ditetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. GBHN adalah hukum negara tentang pembangunan nasional, dalam garis-garis besar sebagai perwujutan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah menghilangkan kewenangan MPR dalam menetapkan GBHN melalui amandemen. Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu,(1) Bagaimana eksistensi Garis-garis Besar Haluan Negara dalam Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945.(2) Bagaimana pelaksanaan Garis-garis Besar Haluan Negara sesudah Reformasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis politis melalui pendekatan Perundang-undangan, dalam menumpulkan data penelitian berupa studi dokumen yaitu peraturan perundang- undangan, literature dan data yang diperoleh dari kepustakaan diolah mengunakan metode analisis.