Penyelenggara pemilihan Kepala Daerah mengalami dinamisasi seiring dengan perkembangan konstitusi. Begitu juga dalam pengaturan penyelenggaran pemilihan kepala daerah juga mengalami perubahan, pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan negara hukum demokratis. Penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karawang pada masa Pandemi Covid-19 dan peran KPUD dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karawang sebelum dan pada masa Pandemi Covid-19. Skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber bahan hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang pengaturan pelaksanaan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karawang pada masa Pandemi Covid-19 berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan / Atau Walikota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dapat dikatakan berhasil dikarenakan peran KPUD di Kabupaten Karawang sehingga tidak terjadi sengketa pilkada dan minim golput, walaupun diketahui selesai pilkada terjadi lonjakan masyarakat yang positif Covid-19.