Peradilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang bertugas memeriksa, memutus, dan mengadili perselisihan tentang Putusan Tata Usaha Negara antara masyarakat dengan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Setiap putusan hakim PTUN selalu diawasi oleh Ketua PTUN. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana Prosedur Pemberhentian Aparatur Sipil Negara? 2) Bagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 422 K/TUN/2017 tentang Pemberhentian ASN Tanpa Hak Pensiun? Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif analisis yang ingin memperjelas gambaran tentang posisi para pihak dan idealnya keputusan ASN di masa yang akan datang. Pendekatannya menggunakan yurisprudensi normatif, difokuskan untuk mengkaji hukum positif terkait pemberhentian pegawai negeri sipil negara. Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, perundang-undangan, dan membaca buku-buku yang relevan dengan permasalahan. Hail penelitian menunjukkan bahwa putusan PTUN masih kurang bagi ASN atas tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan putusan tata usaha negara tanpa mengutamakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hasil penelitian tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 97 ayat (8), (9), (10) dan (11), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memuat pembatalan, penggantian KTUN, rehabilitasi, mengembalikan harkat dan martabat penggugat ke keadaan semula sebagai Aparat Sipil Negara dan santunan.