UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Tinjauan Yuridis Pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Putusan Nomor 67455/PP/M.VA/15/2015)
Penanda Bagikan

Karya Ilmiah Mahasiswa

Tinjauan Yuridis Pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Putusan Nomor 67455/PP/M.VA/15/2015)

Rahmat Nuryanto (1533001167) - Nama Orang;

Masalah Pajak merupakan suatu gejala masyarakat karena pajak hanya ditemukan dalam masyarakat. Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti berurusan dengan pajak. Keberlangsungan hidup untuk membiayai rumah tangga suatu negara bersumber dari pendapatan negara, yang dipungut dari masyarakat wajib pajak melalui pemungutan pajak. Berdasarkan peraturan perpajakan yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan. Penghasilan dari pajak inilah yang nantinya untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya mencakup kepentingan individu. Dengan kata lain, pendapatan negara dari sektor pajak merupakan penggerak roda kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk menyediakan berbagai prasarana ekonomi dan sarana kepentingan umum lainnya yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan pentingnya masalah perpajakan, maka tuntutan agar rakyat dapat sadar membayar pajak harus diimbangi pula dengan perlakuan yang adil. Dalam perkara penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perpajakan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus sengketa nilai pajak yang tidak/kurang dibayar juga sudah tepat karena adanya hasil pemeriksaan badan peradilan dalam bentuk putusan yang hakikatnya melahirkan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam mengambil tindakan.


Ketersediaan
#
My Library (Rakskripsihukum) 14.22 RAH t
SFH1422c1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
14.22 RAH t
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana., 2021
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
14.22
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Skripsi Hukum Bisnis 2022
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

UNIVERSITAS KRISNADWIPAYANA
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?