(E) Ketetapan MPR merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berada dibawah UUD NRI Tahun 1945 dan diatas Undang Undang dan diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana kedudukan hukum Ketetapan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia menurut peraturan perundang-undangan? Apakah yang menjadi dasar hukum pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 86/PUU-XI/2013 yang mengadili dan tidak menerima Judicial Review Ketetapan MPR? Bagaimanakah pengujian Ketetapan MPR yang ideal untuk masa yang akan datang?
Metode penelitian adalah pendekatan yuridis normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, serta pendekatan kasus dengan putusan Mahkamah Konstiitusi Nomor 86/PUU-XI/2013.