Tepatnya pada tanggal 02 maret 2020, untuk pertama kali pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif covid-19 di Indonesia. Virus Corona ini di umumkan dapat menular sesama manusia, dan sudah menjajah di berbagai negara, selain di Wuhan di Cina. Pemerintah sempat merencanakan wacana lockdown, semi lockdown, dan karantina wilayah. Dari sekian wacana itu, pemerintah akhirnya menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Peraturan menteri kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia (RI) Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Di Kota Bekasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) resmi berlaku pada tanggal 15 april 2020. Dan dasar keputusan menteri kesehatan nomor HK.01.17/MENKES/248/2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) itu ditetapkan dalam peraturan walikota (perwal) Kota Bekasi nomor 22 tahun 2020 tentang pemberlakuan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) penanganan wabah virus corona (covid-19).
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Walikota nomor 22 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan virus corona disease 2019 (covid-19) kota bekasi di kecamatan jatisampurna 2020. Serta hambatan apa saja dalam implementasi peraturan walikota tentang pembatasan sosial berkala besar di kecamatan jatisampurna. Dalam penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif. Informan utama penelitian ini terdiri dari 5 orang. Dengan kerangka pikir yang berindikator komunikasi,sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah obeservasi, wawancara, dan dokumentasi.