(E) Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang menjalankan pemerintah sendiri berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat. Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk mengoptimalkan aset desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa, pemerintah desa dapat melakukan pemanfaatan aset desa berupa tanah kas desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mekanisme perjanjian sewa menyewa tanah kas desa yang ditinjau berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pejanjian sewa menyewa tanah kas desa. Metode yang digunakan penulis yaitu yuridis normatif yaitu dengan melakukan studi kepustakaan, wawancara, dan observasi yang dilakukan penulis di Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Horison Tirta Sanita Hotel, Kuningan Jawa Barat yang kemudian datanya diolah menjadi data yang objektif. Bahwa didapati hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu apabila perjanjian sewa ini ditinjau berdasar Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka belum aktif dalam memberikan supervisi, bimbingan teknis dan sosialisasi terhadap kebijakan pengelolaan aset desa dalam membuat Peraturan Bupati Majalengka, dan rendahnya pemahaman aparatur pemerintah desa dalam memahami regulasi. Bahwa kendala yang dihadapi dalam perjanjian sewa ini adalah, kurangnya sosialisasi pemerintah desa terhadap masyarakat sekitar.