Banyaknya penduduk yang saling mengirim barang dari tempat yang jauh membuat jasa pengiriman barang ini menjadi sangat penting, akan tetapi masih sering ditemui kendala dalam proses pengiriman barang yaitu keterlambatan dan kerusakan barang yang sering dialami oleh konsumen. Sebagai pengguna jasa pengiriman barang, konsumen sangat perlu mendapat perlindungan hukum dalam rangka melindungi kepentingannya. Namun dalam praktiknya mengenai hak dan kewajiban yang dilakukan para pihak tidak selalu sesuai dengan yang diperjanjikan. Seperti kasus dalam Putusan Nomor 402/Pdt/2017/PT.Dki yang dialami Try Laksono mengirimkan barang melalui jasa pengiriman DHL Express Indonesia namun tidak sampai dan malah menyasar ke Gudang Bea Cukai Juanda Airport Surabaya. Dalam upaya Undang-Undang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen jasa pengiriman atas kelalaian keterlambatan dan kerusakan barang berdasarkan perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Penyelesaian sengketa terhadap konsumen, bahwa ganti rugi menjadi sebuah sarana penegakan hukum dalam rangka menjamin hak konsumen ganti rugi sebagai tanggung jawab pelaku usaha juga diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni berupa memberikan sejumlah uang ataupun mengganti barang sejenis lainnya ada juga penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun secara damai.