Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen air bersih atas layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor 412/Pdt.Sus BPSK/2018/PN.Bks dan Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap air bersih layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Nomor 412/Pdt.Sus BPSK/2018/PN.Bks Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian normatif yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis yuridis. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh temuan, bahwa Tanggung jawab yang seharusnya dilakukan PDAM Tirta Bhagasasi wajib mengganti rugi dan memberikan kompensasi ganti rugi tidak harus dengan pemberian uang ke pelanggan bisa berupa keringanan tagihan ke pelanggan atas kerugian jika ada gangguan ke pelanggan atau konsumen, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata bahwa perbuatan yang melanggar hukum yang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen PDAM Namun disini penulis sekali lagi merasa bahwa di dalam Putusan Nomor 412/Pdt.Sus BPSK/2018/PN.Bks yang dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Agung telah mencederai konsumen sehingga di dalam putusan tersebut konsumen tidak mendapatkan ganti rugi yang layak, namun bahkan dikenakan untuk membayar biaya perkara.