Image of Penerapan Hukum Justice collaborator Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Kepala Daerah (Analisa Putusan Nomor 15 /Pid.Sus/2019/PN Bdg)
Penanda Bagikan

Karya Ilmiah Mahasiswa

Penerapan Hukum Justice collaborator Pada Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Kepala Daerah (Analisa Putusan Nomor 15 /Pid.Sus/2019/PN Bdg)

(E) Justisce Collaborator adalah adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum.Rumusan masalah dalam skripsi ini mengenai penerapan hukum Justice collaborator dalam sistem Hukum di Indonesia terhadap Kepala Daerah dalam tindak pidana korupsi dan analisa Putusan Hakim dalam kasus putusan Nomor 15 /Pid.Sus/2019 /PN.Bdg Dalam hukum nasional, Justice collaborator diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 (perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.Pertimbangan Hakim tidak mengabulkan permohonan sebagai Justice collaborator kepada tersangka Bupati yang menjadi tersangka korupsi berdasarkan peraturan perundang undangan,karena tersangka adalah pelaku utama.

Ketersediaan
#
My Library (Rakskripsihukum) 132.22 ARI p
SFH13222c1
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
132.22 ARI p
Penerbit
Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
132.22
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Skripsi Hukum Pidana 2022
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar