Skripsi ini mengangkat studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel dengan pokok permasalahan 1) Bagaimana tanggung jawab perusahaan atau korporasi sebagai subjek hukum dalam kasus kebakaran hutan dan lahan milik PT. Waringin Agro Jaya? 2) Bagaimana peranan dan pertanggungjawaban Pemerintah dalam menegakkan sanksi bagi Perusahaan sehingga asas keadilan dapat diterapkan? 3) Bagaimana tanggung jawab Negara dalam melindungi lingkungan hidup dari pembakaran lahan yang terjadi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan milik PT. Waringin Agro Jaya? Dalam penelitian yang penulis lakukan, perbuatan PT. Waringin Agro Jaya, selain dikenakan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan lingkungan hidup, juga dimintakan pertanggungjawaban untuk dituntut sesuai dengan prinsip tanggung jawab mutlak yang dianut dalam UUPPLH, di mana tergugat wajib bertanggung jawab mutlak atas kerusakan lingkungan hidup oleh karena dampak yang diakibatkan dari usahanya dapat menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Salah satu bentuk penerapan asas tanggung jawab negara adalah Pemerintah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kapasitas Pemerintah sebagai Penggugat (persona standi in judictio) telah diakui secara tegas baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan lainnya. Negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.