Pembelaan terpaksa merupakan perbuatan tindak pidana yang tidak dapat di pidana. Pembelaan terpaksa dilakukan seseorang dalam keadaan yang mendesak sehingga pembelaan terpaksa menjadi bagian dari alasan pembenar pidana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Permasalahan pembelaan terpaksa sering timbul pada penerapannya terkait dengan pemahaman dan akibat hukum yang berlaku dalam pembelaan terpaksa. Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis terkait penerapan pembelaan terpaksa dalam tindak pidana penganiayaan pada Putusan No. 155/Pid.B/2020/PN.Brb. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum yang telah penulis peroleh, kemudian penulis analisis untuk memecahkan permasalahan dengan pendekatan konseptual dan studi kasus. Penelitian ini membahas permasalahan penerapan pembelaan terpaksa dan pembuktian pertimbangan hakim dalam memutus adanya pembelaan terpaksa terhadap terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan pembelaan terpaksa pada tindak pidana penganiayaan dan pembuktian penerapan pembelaan terpaksa yang menjadi dasar hilangnya sifat melawan hukum pada tindak pidana penganiayaan. Hasil penelitian pada Putusan No. 155/Pid.B/202/PN.Brb memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus didasari dengan alasan pembenar pidana berdasarkan dengan bukti di persidangan karena pembelaan terpaksa sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP. Terdakwa dinyatakan benar melakukan tindak pidana penganiayaan, namun perbuatan Terdakwa merupakan pembelaan terpaksa, maka Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutannya.