Koleksi

Advanced Search
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   Berikutnya   Halaman Akhir 
Beberapa Konsep untuk Administrasi Negara

Beberapa Konsep untuk Administrasi Negara

Detail CantumanXML DetailCite
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Detail CantumanXML DetailCite
Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2019 Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 (Studi Putusan MK. No. 251-05-21/Phpu.dpr-dprd/xvii/2019)

Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2019 Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 (Studi Putusan MK. No. 251-05-21/Phpu.dpr-dprd/xvii/2019)

Detail CantumanXML DetailCite
Musyawarah Untuk Mufakat Sebagai Salah Satu Cara Pengambilan Keputusan Di Lembaga Majelis Permusyawaratan Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Musyawarah Untuk Mufakat Sebagai Salah Satu Cara Pengambilan Keputusan Di Lembaga Majelis Permusyawaratan Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
Analisis Yuridis Kedudukan dan Tanggung Jawab Wakil Menteri Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Analisis Yuridis Kedudukan dan Tanggung Jawab Wakil Menteri Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Detail CantumanXML DetailCite
Policy Analysis: Concept And Practice

Policy Analysis: Concept And Practice

Detail CantumanXML DetailCite
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jakarta Timur Melalui Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Berdasarkan Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jakarta Timur Melalui Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Berdasarkan Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019)

Detail CantumanXML DetailCite
Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor : 3A/PI-Golkar/I/2016

Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Golkar Nomor : 3A/PI-Golkar/I/2016

Detail CantumanXML DetailCite
Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Tumpang Tindih Yang Menyebabkan Sertipikat Ganda Ditertibkan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Tumpang Tindih Yang Menyebabkan Sertipikat Ganda Ditertibkan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Detail CantumanXML DetailCite
Tugas Dan Tanggung Jawab Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Memeriksa Dan Mengelola Keuangan Negara Menurut UU No. 15 Tahun 2006

Tugas Dan Tanggung Jawab Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Memeriksa Dan Mengelola Keuangan Negara Menurut UU No. 15 Tahun 2006

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   8   9   10   Berikutnya   Halaman Akhir 

Hasil Pencarian

Ditemukan 443 dari pencarian Anda melalui kata kunci: Subject : "negara"
Saat ini anda berada pada halaman 10 dari total 45 halaman
Permintaan membutuhkan 0.03424 detik untuk selesai
XML ResultJSON Result

Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog