Hutan kota adalah kebijakan pertanahan yang menumbuhkan pohon-pohon yang kompak dan lebat di kawasan perkotaan, baik di tanah negara maupun tanah milik, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat kantor. Pengelolaan hutan kota harus sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Kota Bin…
Menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 UU No. 25/2009, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disedikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui …
Efektivitas pelayanan pada Unit Pelayanan PMPTSP di Kota Administrasi Jakarta Utara dapat tercapai apabila telah sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan melaksanakan pekerjaan dengan benar. Namun dalam pencapaiannya ada beberapa hal yang dapat menyebabkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kurang efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelayanan publi…
Good governance merupakan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Perubahan tersebut lebih dikenal dengan pergeseran paradigma dari pemerintahan (government) menjadi tata pemerintahan (governance) sebagai wujud dari interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam menghadapi berbagai berbaga…
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Indonesia termasuk salah satu negara yang bergantung pada penerimaan pajak. Akan tetapi pencapaian yang direncanakan oleh pemerintah, belum mencapai hasil yang maksimal. Pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara meskipun pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan negara, hal ini disebabkan karena masih r…
Kondisi pelayanan publik di Indonesia masih jauh dari harapan masyarakat. Permasalahan pelayanan publik di Indonesia sebagian besar berkaitan dengan kinerja aparatur pemerintah yang memberikan pelayanan publik tidak sebagaimana mestinya, hal ini menyebabkan ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat dalam menerima pelayanan publik. Ketidakpuasan dan kepercayaan ini muncul karena pola sistem admini…