Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Bagi Perusahaan Dalam Pengelolaan …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

17.22 AAT p

Penghapusan Hak Paten Atas Invensi Yang Tidak Memenuhi Kriteria Yang Dilindun…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

19.22 ASH p

Pembatalan Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia (Studi Putusan MK Nomor : 18/Puu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

183.21 RUD p

Kedudukan Perjanjian Nomine Sebagai Alas Hak Kepemilikan Atas Tanah Bagi Warg…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

184.21 ARY k

Wanprestasi Oleh Salah Satu Pihak Dalam Perjanjian Inverstasi Budidaya Singko…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

186.21 MAR w

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Le…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

151.21 ART p

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara PT. Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek De…

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Dalam pembangunan nasional, jasa penyelenggara jalan tol mempunyai peranan penting dan strategis, mengingat jasa penyelenggara jalan tol menghasilkan jasa berupa pelayanan t…

Analisis Putusan Perkara Intervensi Tussenkomst (Nomor 739/Pdt.G/2010/PN.Jkt.…

Intervensi adalah campur tangan atau ikut serta pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang berjalan di muka pengadilan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat. Ada 3 (tiga) macam bentuk intervensi yaitu voeging (menyertai), tussenkomst (menengahi) dan vriwaring (penanggungan). Intervensi tussenkomst adalah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata sebag…

Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Pengusaha (Studi Ka…

(E) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara khusus memberikan perlindungan bagi hak-hak buruh/pekerja. Salah satu pasal yang mengatur yaitu pasal 27 ayat (2) yang isinya menjamin hak dasar sebagai warga negara dalam hal penghidupan yang layak sesuai dengan derajat kemanusiaan. Pemutusan hubungan kerja berarti suatu keadaan dimana sipekerja/buruh berhenti bekerja dari ma…

Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Dipasarkan Atas Unsur Penipuan (St…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

158.21 DOD p