(E) Justisce Collaborator adalah adalah sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum.Rumusan masalah dalam skripsi ini mengenai penerapan hukum Justice collaborator dalam sistem Hukum di Indonesia terhadap Kepala Daerah dalam tindak pidana korupsi dan analisa Putusan Hakim dalam kasus putusan Nomor 15 /Pid.Sus/2019 /PN.Bdg Dalam hukum…
Skripsi ini mengangkat studi kasus putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1410/Pid.Sus/2015/PN.Bks. Dengan rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana pengaturan hukum pemberitaan bohong (hoax) dan menyesatkan dalam informasi dan transaksi elektronik, bagaimana modus operandi tindak pidana pemberitaan bohong (hoax) dan menyesatkan menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kedua, …
Marakya kasus penyalahgunaan narkotika sampai saat ini masih menjadi masalah utama bagi penegak hukum di mana kasus tersebut sangat meresahkan masyarakat. Sedangkan para pelaku tindak pidana itu sendiri tidak merasa jera dengan apa yang telah perkara di mana terdakwa Sofyan Ferlin als. Pian bin Achyani telah melakukan tindak pidana penjualan narkotika dengan berpedoman terhadap Undang-Undang No…
Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak kreditur (Bank) dan debitur yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan sebagai jaminan pada umumnya adalah Sertifikat Hak Milik (SHM). Inti dari perjanjian kredit adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur. Pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan. Peristiwa yang banyak terjadi pengembalia…
Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum ter…
Skripsi ini membahas mengenai perkara Putusan No. 15/KPPU-1/2019 dan Putusan Nomor 365/Pdt.Sus-KPPU/2020/PN.Jkt.Pst. Dalam melakukan upaya pembuktian terhadap dugaan pelanggaran pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999, pembuktian unsur “Perjanjian” merupakan unsur yang sangat sulit untuk dibuktikan dalam perkara kartel mengingat kartel merupakan perilaku ilegal yang dilarang dan melawan hukum, sehingga…