Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menghadapi Perilaku Intoleransi Berag…

Fenomena Intoleransi kerap terjadi di Indonesia, terutama di Fesa Sukahurip. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam menghadapi perilaku intoleransi di Desa Sukahurip dengan perspektif jaringan aktor.. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik analisis data menggunakan Observasi, Wawancara, Reduksi Data, Penyajian Da…

Evaluasi Kebijakan Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan…

Pemerintah Indonesia sudah menyatakan Covid-19 sebagai bencana nasional dan telah menetapkan beberapa langkah mitigasi. Salah satunya adalah anjuran agar masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah. Interpretasi dari strategi tersebut tentu mempengaruhi sektor transportasi karena berkaitan dengan berkurangnya mobilitas masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya membuat kebijakan sektor t…

Strategi Pelaksanaan Fungsi Humas Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keseh…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran humas dalam memberikan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Duren Sawit dan hambatan-hambatan dari pelaksanaan peran humas . Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu Anggota Humas di Puskesmas Duren Sawit dan 2 orang Masyarakat yang tinggal di Daera…

Evaluasi Dampak Penerapan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017…

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi dampak kebijakan dari Penerapan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolahan Dan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Cilincing Berseri dan upaya-upaya apa saja untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam RPTRA Cilincing Berseri. Peneliti menggunakan teori evaluasi dampak kebijakan Sa…

Responsibilitas Pelayanan Jaminan Sosial Badan Pelayanan Jaminan Sosi…

Pada tahun 2011, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang jaminan sosial, yaitu Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan sebagai badan pelaksana merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan diberlakukannya program Jaminan Keseha…

Strategi Koperasi Jasa Keuangan Dalam Unit Pengelola Dana Bergulir Di Kelurah…

Penelitian ini membahas mengenai Strategi koperasi jasa keuangan dalam unit pengelola dana bergulir di Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks bagi pengusaha kecil menengah ( UMKM ) yang meminjam uang di Bank selain harus menanggung bunga yang cukup tinggi melalui prosedur yang tidak mudah. Maka itu pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Koperasi, UMKM dan …

Collaborative Governance dalam Penanganan Penyandang Masalah Keejahteraan Sos…

Penanganan dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Golongan Anak tidak bisa ditangani oleh satu instansi atau lembaga saja. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi oleh para pemangku kepentingan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana collaborative governance dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Golongan Anak pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta…

Pengembangan Potensi Wisata Jakarta Hidden Tour Di Kelurahan Penjaringan Kota…

Perkembangan konsep pariwisata di Indonesia menjadi salah satu jenis industri yang melakukan peningkatan pemasaran dan membuka lapangan kerja sehingga berdampak pada pendapatan nasional. Peningkatan wisatawan menjadi faktor meningkatnya pendapatan devisa Indonesia, sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan. Pembangunan pariwisata dapat memberikan peluang …

Analisis Kinerja Pegawai Di Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

58.22 DEL a

Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Berdasarkan Perspekti…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan PSBB di wilayah Kelurahan Kayuringin Jaya. Hal ini dipengaruhi karena ada beberapa masyarakat yang belum memenuhi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat. Maka dari ini penulis ingin membahas tentang implementasi kebijakan PSBB dalam perspektif kepatuhan masyarakat. Kepatuhan …