Perlindungan Hukum Dalam Proses Pemberian Layanan Pada Anak Sebagai Saksi Dan…

Bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban bertujuan agar saksi dan korban dapat memberikan keterangan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana selama proses peradilan pidana secara bebas tanpa takut akan hal yang menghambat dalam mengungkapkan kebenaran. Seperti pada kasus yang dialami Korban KNK dan adik-adiknya yang menjadi saksi tindak pidana persetubuhan, selama proses …

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Mencantumkan Klausula Pi…

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mempunyai kewenangan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Keputusan Menteri Perdagangan Dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 dan Pasal 52 Undang - undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan m…

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perbarengan Tindak Pidana Pencurian Den…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

11.21 NAN p

Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Tindak Pidana K…

Permasalahn yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan diajukannya saksi testimonium de auditu dan bagaimakah dasar pertimbangan hakim mengenyampingkan keterangan saksi testimonium de auditu sehingga menjatuhkan putusan bebas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang diteliti dari bahan pustaka atau data sekunder.

Putusan Bebas Terhadap Korban Salah Tangkap dalam Suatu Tindak Pidana Pembunu…

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana seorang penyidik mencari dan mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah bahan pustaka.

Penyebarluasan Informasi Yang Memuat Pelanggaran Kesusilaan Melalui Media Sos…

Dalam penelitian ini maka terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan sanksi kepada pelaku penyebarluasan informasi yang bermuatan pelanggaran kesuilaan melalui media sosial berdasarkan putusan nomor 1466/Pid.Sus/2017/Pn.Jkt.Sel. Metode analisis data yang digunakan penelitian adalah yuridis.

Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan No. 277…

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang terjadinya tindak pidana pemalsuan uang dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidan pemalsuan uang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilaksanakan di Bareskrim dengan sumber daya yang terdiri dari data primer berupa data yang diperoleh dari lapangan …

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Transplantasi Oragn Tub…

Permasalahn yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah modus pelaku dalam melakukan tindak pidana dan bagaimana pertangungjawab pidana pelaku tindak pidana eksploitasi organ tubuh pada putusan No. 1015/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakna metode pendekatan yuridis normatif.