Sanksi Administratif Kepada Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang N…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

192.21 USW s

Kedudukan Dan Fungsi Komisi Banding Merek Menurut UU No. 20 Tahun 2016 Tentan…

Perkembangan arus globalisasi di bidang ekonomi memberikan dampak yang baik bagi arus perdagangan barang dan jasa. Meningkat pula iklan untuk memperkenalkan khususnya terhadap penggunaan Merek sebagai bagian dari Kekayaan Intelektual yang sangat berperan dalam perdagangan barang ataupun jasa. Untuk mengatasi adanya pelanggaran merek tersebut diperlukan perlindungan hukum terhadap pemegang merek…

Optimalisasi Kewenangan Dinas Perhubungan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Dala…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

188.21 ADE o

Analisis Yuridis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Pemberhentian Ap…

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang bertugas memeriksa, memutus, dan mengadili perselisihan tentang Putusan Tata Usaha Negara antara masyarakat dengan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Setiap putusan hakim PTUN selalu diawasi oleh Ketua PTUN. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana Prosedur Pemberhentian Aparatur Sipil Negara? 2) Bagaimana Putus…

Upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karawang Dalam Pelaksanaa…

Penyelenggara pemilihan Kepala Daerah mengalami dinamisasi seiring dengan perkembangan konstitusi. Begitu juga dalam pengaturan penyelenggaran pemilihan kepala daerah juga mengalami perubahan, pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan negara hukum demokratis. Penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karawang pada masa Pandemi Cov…

Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pengawasan Calon Anggota…

Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah melakukan Pengawasan Pemilihan Umum tahapan dan pencegahan Pelanggaran Pemilu, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berdasarkan bunyi Pasal tersebut di atas terdapat fungsi Badan Pengawas Pemilu yang strategis dan disignifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalan…

Peranan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI) Dalam Menyelenggaraka…

(E) Pembangunan nasional sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa dan negara untuk melaksanakan tujuan nasional, dalam rangka mewujudkan tujuan nasional tersebut ditetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. GBHN adalah hukum negara tentang pembangunan nasional, dalam garis-garis besar sebagai perwujutan kehendak rakyat yang ditet…

Eksistensi Garis-Garis Besar Haluan Negara Dalam Penyelenggaraan Negara Menur…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

177.21 GUS e

Analisis Yuridis Implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2018 Tentang Pence…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

ix, 83 hlm

Judul Seri

-

No. Panggil

141.21 SAM a

Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indon…

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu, (1) bagaimana pengaturan Dewan Pertimbangan Presiden sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI Tahun 1945, (2) Bagaimana pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden menurut UU No. 19 Tahun 2006. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Dalam pengumpulan data Penelitia…