Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara PT. Jasa Marga Cabang Jakarta-Cikampek De…

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Dalam pembangunan nasional, jasa penyelenggara jalan tol mempunyai peranan penting dan strategis, mengingat jasa penyelenggara jalan tol menghasilkan jasa berupa pelayanan t…

Analisis Yuridis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Pemberhentian Ap…

Peradilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan yang bertugas memeriksa, memutus, dan mengadili perselisihan tentang Putusan Tata Usaha Negara antara masyarakat dengan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Setiap putusan hakim PTUN selalu diawasi oleh Ketua PTUN. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana Prosedur Pemberhentian Aparatur Sipil Negara? 2) Bagaimana Putus…

Perlindungan Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengemb…

Perlindungan Konsumen pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam pemakaian suatu barang atau jasa yang kerap dirugikan oleh pelaku usaha khususnya di dalam perjanjian jual beli unit apartemen sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam Pelaksanaan perjanjian jual beli unit apartemen sering…

Analisis Putusan Perkara Intervensi Tussenkomst (Nomor 739/Pdt.G/2010/PN.Jkt.…

Intervensi adalah campur tangan atau ikut serta pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang berjalan di muka pengadilan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat. Ada 3 (tiga) macam bentuk intervensi yaitu voeging (menyertai), tussenkomst (menengahi) dan vriwaring (penanggungan). Intervensi tussenkomst adalah masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata sebag…

Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Pengusaha (Studi Ka…

(E) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara khusus memberikan perlindungan bagi hak-hak buruh/pekerja. Salah satu pasal yang mengatur yaitu pasal 27 ayat (2) yang isinya menjamin hak dasar sebagai warga negara dalam hal penghidupan yang layak sesuai dengan derajat kemanusiaan. Pemutusan hubungan kerja berarti suatu keadaan dimana sipekerja/buruh berhenti bekerja dari ma…

Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Dipasarkan Atas Unsur Penipuan (St…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

158.21 DOD p

Penerapan Sanksi Dalam Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Menyebarkan Fot…

Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang definisi hukum, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. salah satu perwujudan dari norma hukum tersebut adalah Kitab Undan…

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

173.21 KHA p

Upaya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Karawang Dalam Pelaksanaa…

Penyelenggara pemilihan Kepala Daerah mengalami dinamisasi seiring dengan perkembangan konstitusi. Begitu juga dalam pengaturan penyelenggaran pemilihan kepala daerah juga mengalami perubahan, pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan negara hukum demokratis. Penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Karawang pada masa Pandemi Cov…

Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pengawasan Calon Anggota…

Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah melakukan Pengawasan Pemilihan Umum tahapan dan pencegahan Pelanggaran Pemilu, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berdasarkan bunyi Pasal tersebut di atas terdapat fungsi Badan Pengawas Pemilu yang strategis dan disignifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalan…