Ditapis dengan
Penerapan Pasal 44 Ayat (2) KUHP Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Y…
Skripsi ini mengangkat pokok permasalah tentang 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tersangka tindak pidana narkotika yang diduga mengalami gangguan jiwa, 2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan dan upaya pihak penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika yang tersangkanya mengalami gangguan jiwa.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 59.20 DEV p
Analisis Yuridis Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Repub…
Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme penggantian antarawaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Apa saja faktor yang melatarbelakangi penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 58.20 BIM a
Persekongkolan pada Tender Pengadaan barang Cetakan dan Alat Peraga Dinas Pen…
Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya persekongkolan dalan tender yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dan hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender. Untuk mengetahui pertanggungjawaban panitia tenter yang telah memenangkan salah satu peserta tender yang seha…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 57.20 JAK p
Tinjauan Yuridis Terhadap Insiden Pengusiran Penumpang Pesawat udara British …
Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana penerapan dari pengertian flag carrier dalam pengusiran Kwame Bantu Oleh Crew British Airways dan juga bagaimana kompetensi yuridis negara yang memiliki wewenang untuk mengadili kasus insiden pengusiran kwame bantu tersebut.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 56.20 NOV t
Analisis Yuridis Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibat Hukumnya Terhada…
Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimanakah akibat hukum terhadap jaminan hutang debitur bila kreditur lama mengalihkan piutang secara cessie kepada kreditur baru dan bagaimanakah penerapan hukum hakim terhadap putusan PN. Pekanbaru No 22/Pdt.G/2016/PN.Pbr.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 55.20 AGN a
Peranan komisi Pengawasan Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahu…
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Adalah Lembaga Independen yang dibentuk dengan keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan ditetapkan pada tanggal 8 Juli 1999.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 54.20 RIZ p
Penerapan Alat Bukti Tidak Langsung Pada Pembuktian Yang digunakan KPPU Dalam…
Dalam membuktikan terjadinya praktek kartel dibutuhkan alat bukti yang disebut dengan bukti tidak langsung. Alat bukti tisK Langsung adalah alat bukti yang sah tetapi alat bukti tersebut tidak menerangkan secara rinci terhadap kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dikarenakan bukti tidak langsung ini belum di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 53.20 ADI p
Analisa Yuridis Penggunaan Fake GPS Dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT. Goj…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum penggunaan fake GPS oleh driver ojek online dalam perjanjian kemitraan yang bersifat elektronik antara PT. Gojek Indonesia Dengan Driver Gojek, serta mengetahui penyelesaian ganti rugi perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kemitraan yang bersifat elektronik antara PT. Gojek Indonesia dengan driver Gojek.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 50.20 NER a
Pengentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa atau Laporan Berdasarkan Teori Huk…
Rumusan masalah dari skripsi bagaimanakh proses keluarnya surat perintah pengentian penyidikan (SP3) dalam tahapan Pra-Adjudikasi atau penyidikan dan bagaimanakah penerapan Teori Hukum Progresif dalam kaitannya dengan keputusan menerbitkan surat perintah pengghentian penyidikan (SP3) berdasarkan Asas Restorative Justice.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 51.20 DIN p
Kepastian Hukum Atas Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan H…
Penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan dan perbuatan melawan hukum tidak diatur secara jelas baik dalam HIR, Rbg maupun RV, Pasal 103 RV hanya melarang mengenai gugatan hak milik digabungkan dengan hak menguasai sehingga penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum bersifat kasuistik.
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 52.20 MUH k
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah